Metode Menghitung PPh 21 Pegawai Harian Lepas

PPh 21 Pegawai Harian Lepas dihitung dengan dasar upah harian dan jumlah akumulasi upah harian yang diterima pegawai lepas didalam satu bulan (masa pajak).

Menurut ketentuan PPh pasal 21, upah harian adalah upah atau imbalan yang terutang atau dibayarkan secara harian. Penerimanya adalah pegawai tidak selamanya atau lepas.

Pajak pendapatan upah harian dikenakan atas jumlah pendapatan yang melebihi Rp 450.000 sehari.

 

Setelah jumlah kumulatif upah harian melebihi Rp 4.500.000, PPh pasal 21 dikenakan atas upah harian secara penuh.

Tarif yang digunakan untuk mengkalkulasi PPh 21 karyawan harian lepas adalah lapisan pertama tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yakni 5 persen.

 

Metode Menghitung PPh 21 Pegawai Harian Lepas

Menghitung PPh 21 Pegawai harian lepas dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

  1. Tentukan besarnya upah harian yang diterima seorang pegawai lepas,
  2. Apabila upah harian belum melebihi Rp 450.000 dan jumlah kumulatifnya dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000, tidak ada pemotongan PPh pasal 21,
  3. Jika upah harian telah melebihi Rp 450.000 dan jumlah kumulatifnya dalam bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000, PPh pasal 21 adalah upah harian setelah dikurangi Rp 450.000 dikalikan 5 persen,
  4. Jika jumlah upah kumulatif dalam bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000 dan kurang dari Rp 10.200.000, PPh 21 adalah upah harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5 persen,
  5. Jika upah kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 10.200.000, PPh 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 atas jumlah upah bruto satu bulan yang disetahunkan dikurangi PTKP. PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

 

Sebenar nya ada satu cara biar tidak repot menghitung , yaitu dengan memakai jasa konsultan pajak dari pajaknesia. Tapi itu tidak akan kita kupas disini, mungkin lain kali ya !

 

Perhitungan PPh 21 Pegawai Harian Lepas

Contoh Soal:

Cakra belum menikah. Pada bulan Januari 2020 dia bekerja sebagai pegawai harian lepas di PT Kali Besar. Upah harian yang diberikan sebesar Rp 450.000 per hari. Dengan memperhatikan ketentuan PPh pasal 21, penghasilan kena pajak (PKP) dengan dasar upah yang diterima setiap hari adalah nihil.

 

Langkah 1:

Upah Sehari – Batas Upah Harian Tidak Dipotong PPh = Penghasilan Kena Pajak

(Rp 450.000 – Rp 450.000 = 0)

Cakra akhirnya harus dikenakan PPh 21 di hari ke 11 dia bekerja. Saat itu, upah kumulatif yang sudah dia terima sebesar Rp 4.950.000, atau di atas ambang batas Rp 4.500.000.

Langkah 2:

Upah Selama 11 hari – Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Pendapatan Kena Pajak

Rp 4.950.000 – (11 x (Rp 54.000.000: 360)  =

Rp 4.950.000 – Rp 1.650.000 = Rp 3.300.000

Langkah 3: 

Hitung PPh 21 Terutang untuk 11 Hari

5% x Rp 3.300.000 (Pendapatan Kena Pajak) = Rp 165.000

Sehingga, di hari ke 11, Cakra hanya menerima upah bersih sebesar Rp 450.000 – Rp 165.000 = Rp 285.000.

Lalu, bagaimana untuk hari-hari selanjutnya?

Misalnya untuk hari ke 12, maka perhitungannya:

Upah Harian – PTKP Sehari =

Rp 450.000 – (Rp 54.000.000 : 360)  =

Rp 450.000 – Rp 150.000 =  Rp 300.000

Jadi, PPh 21 yang dipotong di hari ke 12 adalah sebesar Rp 15.000. Angka tersebut didapat dari 5% x Rp 300.000. Sehingga upah bersih Cakra di hari ke 12 adalah Rp 435.000 (Rp 450.000 – Rp 15.000).